By | January 21, 2021

Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi. “Kami buat banyak pilihan akses, supaya pelanggan makin mudah untuk mengambil token stimulus listrik ini,” ucap Bob. Sama seperti sebelumnya, bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan, sementara untuk pelangan prabayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diberikan sama dengan bantuan di Tahun 2020. Diperuntukan bagi pekerja casual seperti ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

Sementara untuk penyaluran Bansos Beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog. Penambahan nilai ini akan ditujukan pada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam program reguler Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Bagi KPM PKH nantinya diberikan tambahan bantuan beras.

Sedangkan di Indonesia, dana haji dikelola oleh BPKH. Keduanya juga menawarkan metode tabungan sebagai cicilan untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan haji nantinya. Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan itu. Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas four provinsi dan 25 kabupaten/kota. Keputusan Menteri Kesehatan ini kemudian disusul dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Anies Baswedan menandatangai keputusan itu pada 9 April 2020.

Mereka meliputi keluarga fakir miskin, rentan, pemutusan hubungan kerja, Komunitas Adat Terpencil , lansia, penyandang disabilitas dan lainnya. ”Para penerima adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ataupun yang diusulkan pemerintah daerah ,” jelas Mantan ketua IMI dua periode ini. Untuk melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik melalui PEDULI, masyarakat perlu mengisi profil pada aplikasi tersebut. Kemudian, isi formulir dengan lengkap yang melingkupi identitas pelapor, kepemilikan listrik, pemanfaatan listrik, daftar anggota rumah tangga, dan kepemilikan kartu sosial. Fitur Cek Nomor Induk Kependudukan Basis Data Terpadu memudahkan masyarakat untuk mengecek NIK apakah masuk daftar rumah tangga kurang mampu sesuai BDT atau tidak.

Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat kaya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Kita lihat apakah kemudian bantuan sosial yang baru diluncurkan pemerintah itu optimal dalam praktek seperti harapan pada saat pemerintah berkomitmen untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat terdampak Covid-19 dan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keluhan Sugiyanto cukup beralasan mengingat ia harus menafkahi istri, dua putri kecil, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, termasuk tagihan listik. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan, anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk program ini yaitu sebesar Rp31-33 triliun. Subsidi langsung ini diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Subsidi gaji yang akan diberikan selama empat bulan ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan perekonomian pekerja beserta keluarganya yang karena Covid-19 berkurang pendapatannya.

Cara untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah bagi korban covid

Pembebasan penerapan ketentuan Jam Nyala Minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik . Sedangkan penerima bansos Program Keluarga Harapan tidak mendapatkan bantuan ini, namun akan menerima beras sebanyak 15 kg yang akan diberikan selama 3 bulan, berlaku mulai September 2020. Adapun penyaluran bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran bantuan untuk modal tahap pertama kepada penerima manfaat telah dilakukan. Selain itu, ada juga syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar program ini, antara lain Warga Negara Indonesia , usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal.

Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19. Penggalangan dana sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat secara masif dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan dengan efektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa, pengawas, dan penegak hukum, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19, terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa , agar selalu berpegang pada prinsip PBJ pada kondisi darurat.

Tulisan ini merupakan rangkuman cerita yang terangkat dalam seri diskusi Suara Dari Pelosok Negeri yang diadakan oleh IGJ dan KPR pada Mei-Juni 2020 yang lalu mengenai situasi yang terjadi masyarakat dimasa pandemi. Bantuan yang disiapkan oleh Pemerintah tidak hanya dalam rangka penanganan covid19, tetapi juga dalam rangka menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam akibat pandemic ini. Per Juni 2020 Pemerintah mulai mencabut standing PSBB dan menerapkan kondisi New Normal dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan membentuk Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional . Pemerintah telah menyiapkan penambahan dana stimulus untuk hal tersebut, dan insentif sosial dialokasikan sebanyak Rp.110 Judi Online Triliyun. Walaupun angka ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan angka stimulus yang disiapkan untuk dunia industri, yakni sebesar Rp. Selain itu, Muhadjir juga menyinggung pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penerima bansos dan mekanisme penyaluran.

Pertama, pelaku UMKM tersebut memiliki debet kredit atau pembiayaan yang dilakukan sebelum Maret 2020. Artinya, yang mendapatkan subsidi bunga ini hanya untuk UMKM yang melakukan pinjaman maksimal hingga 29 Februari 2020. Sementara itu, menurut Erick Tohir bantuan Rp 600 Ribu dari pemerintah akan langsung masuk ke rekening pegawai yang memenuhi syarat.